Pernah tayang-Artikel

                                                                     Rakyat Bisa Apa?

    Kalau bisa mengatakan akan kinerja para wakil rakyat dalam pemerintahan kita, mungkin inilah pepatah yang tepat, yakni gajah alingan suket teki, yang artinya orang yang suka pura-pura. Lahir dan batinnya berbeda, meski banyak yang mengetahui perbuatannya. Maka dari itu tidak sedikit dari masyarakat kita yang pasrah dengan nasib bangsa, dan berkata “Kita itu cuma rakyat, bisa apa?”, “ Orang kita cuma babu buat pemerintah kok” “apa yang udah pemerintah lakuin buat kita?" Rakyat merupakan elemen utama bangsa, karena sejatinya kita bukanlah orang yang harusnya takut kepada pemerintah, karena secara jumlah kita mayoritas dan sejatinya pemerintahlah yang seharusnya melayani kita, hal ini tentunya sangat relevan dengan salah satu pernyataan di film yang cukup terkenal di tahun 2005 berjudul V For Vendetta, dimana secara gamblang tokoh utama V berkata pada pemeran wanita bernama Evey jika “ Pemerintahlah yang seharusnya takut kepada rakyat, dan bukan rakyat yang seharusnya takut kepada pemerintah.”

    Namun realita seolah berbanding terbalik, pemerintah di Indonesia seolah menjadi pihak yangingin selalu di puk-puk (dimanjakan) oleh masyarakat atas tugas yang mereka emban, maka tak heran saat melihat salah satu acara kebanggaan Trans 7, Mata Najwa, tidak sedikit dari para pejabat yang mengaku dikritik sebagai wakil rakyat berkali-kali berkata “apresiasilah tugas kami”, ya intinya seperti itu. 

    Sesuai dengan yang terjadi sekarang, maka bisa dikatakan kontribusi mereka untuk memajukan

bangsa tidak memuaskan, dimana kita tahu apabila banyak dari dewan yang mengaku sebagai perwakilan rakyat bukan malah merealisasikan janji maupun tindakan yang berguna untuk rakyat, malah seolah merugikan masyarakat. Salah satu tindakan yang kerap kali mereka lakukan yakni korupsi, yang sekaligus masih menjadi masalah utama yang menjadi kasus favorit para mafia bangsa, dan sayangnya dewi fortuna semacam ikut terbius dengan mereka, karena berjuta kali negara memberikan kelonggaran hukuman & pelayanan bagi para tersangka.

    Belum usai pandemi covid-19 dengan segala keriuhannya, seolah masyarakat kita tengah disibukkan dengan berbagai pergolakan politik dikalangan petinggi negara, seperti persoalan RUU-HIP dan pengesahan RUU-Omnibus Law serta Minerba yang diselesaikan secepat kilat tanpa macet bin tersendat, dan jelasnya sangat menguntungkan dalam hal ekonomi, utamanya bagi para investor serta pejabat yang berkepentingan (bukan rakyat kecil).

    Padahal dibalik itu ada berbagai macam RUU yang dirasa sangat diperlukan masyarakat, namun, seolah diacuhkan oleh pemerintah dengan dalih sulit & terkesan tidak penting bagi para dewan kita, dan salah satunya yang memicu geram bagi para wanita (yang mayoritas menjadi korban) dan korban kekerasan seksual yakni mengenai RUU-PKS, kita tahu apabila RUU ini sebenarnya sudah pernah diusulkan mulai dari 2017, namun sampai sekarang di tahun 2020, belum ada kepastian mengenai RUU ini. Padahal terdapat banyak sekali fakta miris yang mendorong kenapa RUU ini harus segera dilaksanakan, karena banyak sekali catatan buruk yang telah terjadi, diantaranya yakni menurut Komnas, setiap 2 jam, 3 perempuan Indonesia alami kekerasan seksual, kasus kekerasan seksual pada 2019 menyentuh angka 4.898, sepanjang 2019 total 123 anak menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan sederet fakta buruk lainnya, jadi jika sudah sedarurat ini kapan akan disahkan oleh pemerintah kita?

Memang tidak semua orang pro dengan RUU PKS, namun karena berbagai kesalahpahaman yang terjadi tidak sedikit dari para kaum konservatif yang berpendapat hal ini pro dengan kaum LGBTQ dan dikira pro zina. Padahal yang sebenarnya RUU PKS ini hanya pro dengan semua korban kekerasan seksual, dan perlu untuk kita garis bawahi, apabila kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja, baik itu orang heterosexual maupun homosexual.

    Sesuai pemaparan diatas seolah tidak perlu dibantah maupun ditutupi lagi, jika para wakil rakyat seperti menganggap enteng mengenai perkara darurat yang seharusnya segera ditangani oleh mereka, sebagai warga sipil yang masih banyak ditindas oleh para wakil rakyat, saya, kalian, dia dan kami memiliki banyak harapan kepada presiden tentunya sebagai orang nomor satu di negeri kita tercinta dengan berbagai wewenangnya.

    Tak sedikit fakta yang menunjukan kurang kooperatifnya para wakil rakyat terhadap presiden, selain itu banyak amanah yang belum mereka jalankan, saran kami hanya satu, jangan takut untuk mereshuffle jabatan mereka, jangan pilih untuk menghukum siapapun dari mereka yang kurang pecus dalam mengemban tugas bangsa, karena tugas yang mereka emban bukan hanya berdampak pada diri mereka sendiri dan pemerintahan, namun ada nasib ratusan juta rakyat Indonesia di tangan mereka yang nantinya berdampak pada generasi di masa depan.

#RUUPKS#JUSTICEFORRAKYAT #LOMBAOPINISARANUNTUKPRESIDEN

(Karya dibukukan oleh inisiator.com)